Gus Ipul Tegaskan Konsesi Tambang untuk PBNU adalah Aset Strategis, Bukan Rebutan Kelompok

 


JAKARTA, METABERITA.COM – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU merupakan aset strategis organisasi, sehingga pengelolaannya harus dijalankan secara transparan dan melalui mekanisme musyawarah internal.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025), Gus Ipul menekankan bahwa konsesi tambang tersebut bukanlah ruang untuk perebutan kepentingan.

Tambang itu adalah aset strategis Nahdlatul Ulama. Seluruh pembahasannya harus melalui musyawarah dan mekanisme internal. Ini bukan sesuatu yang layak diperebutkan,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa tata kelola tambang nantinya harus terbuka dan sesuai ketentuan, serta seluruh manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan organisasi dan warga NU.

Pemanfaatannya sepenuhnya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama dan warganya, baik bagi organisasi maupun bantuan untuk pesantren dan sektor lainnya,” lanjutnya.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa pengelolaan tambang tidak akan dijalankan sembarangan, melainkan melibatkan pihak-pihak profesional agar manfaatnya optimal.

NU tentu akan menyerahkan pengelolaan tambang kepada pihak profesional,” kata Mensos tersebut.

Ia kembali mengingatkan bahwa konsesi tambang PBNU merupakan aset jam’iyah, bukan milik perseorangan maupun kelompok tertentu. Karena itu tata kelola yang transparan menjadi prinsip utama.

Ini aset strategis PBNU. Bukan milik orang per orang, bukan milik kelompok. Maka pengelolaannya harus transparan dan sesuai ketentuan agama maupun negara,” tegasnya.

Gus Ipul turut meminta agar tidak muncul kesan adanya perebutan kepentingan di balik konsesi tambang ini.

Jangan sampai muncul anggapan bahwa tambang ini sedang diperebutkan. Ini milik warga, milik jam’iyah,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa publik berhak mengetahui proses pengelolaan jika tambang tersebut nantinya beroperasi.“

Harus dikelola secara transparan dan dapat diketahui publik jika sudah berjalan,” tandasnya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama